CAPAI PERENCANAAN PENGADAAN YANG OPTIMAL PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO IKUTI RAPAT KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Senin, 26 Desember 2022 – Mahkamah Agung RI menggelar rapat koordinasi pengadaan barang/jasa dan teknologi informasi yang dihadiri oleh seluruh pejabat fungsional pengadaaan barang/jasa, operator aplikasi SIRUP, kepala sub bagian kepegawaian, dan kepala sub bagian PTIP seluruh badan Peradilan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring dan luring yang berpusat di Hotel Aryaduta, Jakarta. Pada kesempatan ini Pengadilan Agama Bondowoso mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui media center Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1A, yang dihadiri oleh Kasubbag PTIP Achmad Walif Rizqy, S.H., Plt. Kasubbag Kepegawaian Tatang Winarto, S.Kom, serta staf PTIP. Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI H. Sahwan, S.H., M.H.
Dalam rangka tertib administrasi pengadaan barang/jasa, sesuai peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Rapat tersebut dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Pengadaan Barang/jasa dan kelas teknologi informasi dengan narasumber yang berasal dari LKPP. Pada kelas pengadaan barang/jasa narasumber menjelaskan tentang alur pengadaan barang/jasa serta aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). “SIRUP merupakan aplikasi yang berbasis website yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan”, ujar narasumber dalam penyampaian materi mengenai aplikasi berbasis web tersebut. Kelas teknologi informasi berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan database dari serangan cyber.
Dengan digelarnya rapat koordinasi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Bondowoso dapat memberikan hasil perencanaan pengadaan yang optimal, sehingga pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dapat berpengaruh kepada pelaku usaha dalam negeri dan terwujudnya pemerataan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.