Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

A. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara LAMPIRAN
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah LAMPIRAN
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 634/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar biaya Perjalanan Dinas dan trasnport lokal di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya LAMPIRAN
  • Peratahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok PNS LAMPIRAN
  • Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2011 tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2012 tentang Perjalanan Dinas jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Napegara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap LAMPIRAN
  • Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 001/SK/BUA/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya diseluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 LAMPIRAN
  • Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 LAMPIRAN
  • Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Belanja Pegawai LAMPIRAN
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN

B. PEDOMAN BAGIAN UMUM

  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat LAMPIRAN
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER 51/PB/2008 LAMPIRAN
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-pokok Kearsipan LAMPIRAN
  • Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pedoman Kearsipan LAMPIRAN
  • Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I LAMPIRAN
  • Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LAMPIRAN

C. PEDOMAN BAGIAN KEPEGAWAIAN

  • Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI LAMPIRAN
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI LAMPIRAN
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/X/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya LAMPIRAN
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1980 tentantg Pengangkatan dalam Jabatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 05 Tahun 1976 tentang Formaasi Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pe4merintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya LAMPIRAN
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim LAMPIRAN
  • Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1 /SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Paabat Fungsional LAMPIRAN
  • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi LAMPIRAN
  • Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Ats PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN

D. PEDOMAN BAGIAN ORGANISASI

  • Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung LAMPIRAN
  • Peraturan Presiden RI Nomor 14b Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung LAMPIRAN
  • Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LAMPIRAN
  • Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung LAMPIRAN
  • Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LAMPIRAN
  • Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama LAMPIRAN
  • Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 LAMPIRAN
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan LAMPIRAN
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama LAMPIRAN
  • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan LAMPIRAN

E. PEDOMAN TATA LAKSANA

  • Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup LAMPIRAN
  • Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri sipil dan Tenaga-tenaga lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang PenilaianPelaksanaan Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08 08/SE/1984 Tentang Kontrol Wilayah I Badan Kepegawaian Negara DI Yogyakarta LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan/Janji Jabatan Administrator, jabatan Pengawas, Jabatan Pimpinan Tinggi LAMPIRAN

F. PEDOMAN PERENCANAAN

  • Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sin kronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 LAMPIRAN
  • Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 LAMPIRAN

G. PEDOMAN PELAPORAN

  • Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 LAMPIRAN
  • Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung LAMPIRAN
  • Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah LAMPIRAN
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Kinerja Instansi Pemerintah LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama di Lingkungan Inastansi Pemerintah LAMPIRAN
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah LAMPIRAN
  • Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 LAMPIRAN

H. PEDOMAN TEKNOLOGI INFORMASI

  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan LAMPIRAN
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (2010-2014) LAMPIRAN
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan LAMPIRAN
  • Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik LAMPIRAN
  • Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik LAMPIRAN
  • Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik LAMPIRAN
  • Surat KeputusanDirektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0012/DA/HM.00/SK/V/2011 Tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional LAMPIRAN
Back to top button