OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN, PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO MENGIKUTI SOSIALISASI PAGU INDIKATIF TA 2024 SECARA VIRTUAL
Dengan tiga ketukan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA RI, H. Sahwan, S.H., M.H., membuka kegiatan sosialisasi pagu indikatif tahun anggaran 2024 pada kamis (11/5). Kegiatan yang diadakan berpusat di Mahkamah Agung, Jakarta tersebut dihadiri oleh seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama secara virtual melalui zoom meeting. “Diharapkan seluruh peserta mengikuti acara ini secara antusias, karena kegiatan ini berkaitan Pagu Indikatif MA untuk tahun 2024”, ucap beliau dalam pembukaannya.
Musha, narasumber yang berasal dari BAPPENAS menyampaikan materi perihal persiapan penyusunan pagu indikatif MA tahun anggaran 2024. “Bappenas melakukan penalaahan yang berfokus pada ketepatan penuangan prioritas pembangunan, ketepatan sasaran dan indicator program dan kegiatan, serta kesesuaian RO prioritas beserta target, lokasi dan alokasi pada rancangan Renja K/L”, ujar Musha. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMN, sehingga di tahun 2023 ini K/L diharuskan untuk kembali menyusun Renstra. Diakhir materinya, Musha menekankan bahawa belanja K/L haruf berfokus pada penyelesaian Major Project dan proyek-proyek yang bersifat strategis lainnya yang sejalan dengan tema dan penekanan RKP 2024.
Selain dari BAPPENAS, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Yuni Gunarti, menyampaikan material tentang penyusunan renja K/L tahun anggaran 2024. Ia memaparkan tiga materi pokok pada kesempatan ini, yaitu arah kebijakan fiskal tahun 2024, kebijakan belanja K/L tahun anggaran 2024, dan pagu anggaran Mahkamah Agung. Yuni Gunarti mengatakan bahwa tema kebijakan fiskal di tahun 2024 yaitu, Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Alokasi dalam pagu indikatif MA RI tahun 2024 dibagi untuk tiga belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang operasional dan belanja non operasional”, papar Yuni Gunarti.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi menjelaskan bahwa tidak seluruh usulan anggaran Mahkamah Agung tahun 2024 dipenuhi, karena beberapa faktor yaitu, pemenuhan dana pemilu tahun 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penyelesaian infrastruktur janji pemerintah. “Dengan anggaran yang terbatas ini diharapkan setiap satuan kerja dapat menggunakan anggaran tersebut secara optimal”, tutur H. Sahwan, S.H., M.H. sebagai penutup materi sosialisasi pada hari ini.